Islamisme

Islamisme. Ini sebenarnya bukan istilah baru di Indonesia, meski dalam masa lebih setengah abad terakhir jarang terdengar. Lepas dari itu, secara historis kemunculan istilah 'Islamisme' di Tanah Air bisa dilacak sejak masa perdebatan di antara Soekarno, bermula dengan tulisannya "Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme". Tulisan yang mengandung substansi eklektik ini tak ayal memicu perdebatan antara Bung Karno dan Mohammad Natsir, dan juga Haji Agus Salim. Tidak ragu lagi, tulisan Soekarno itu terkait dengan subjek politik, dan dia juga menggunakan istilah Islamisme dengan konotasi Islam sebagai ideologi dan praksis politik untuk mewujudkan negara Islam.

Jelas Bung Karno mendapatkan istilah tersebut dari bacaannya yang luas atas literatur berbahasa Belanda dan Inggris, khususnya yang mulai menggunakan Islamisme sejak abad 18. Adalah Voltaire yang pertama kali menggunakan Islamisme dalam bahasa Prancis, yang kemudian secara berangsur-angsur menggantikan istilah Mahomatisme. Hampir tidak ada konotasi ideologis dan politis terkandung dalam Islamisme pada masa awal ini. Istilah itu lebih mengacu kepada Islam sebagai sebuah agama. Perlahan tapi pasti, istilah ini kian ditinggalkan untuk menyebut agama Islam. Namun, prasangka dan bias terhadap Islam terus berlanjut.

Kini istilah Islamisme kembali meluas penggunaannya di lingkungan masyarakat Barat dengan konotasi politik, kekerasan, dan bahkan terorisme. Dengan konotasi seperti itu, tidak heran kalau kemudian juga timbul perdebatan di kalangan para pengkaji dan peneliti Islam, baik non-Muslim maupun Muslim, tentang keabsahan dan justifikasi penggunaannya. Ini terlihat, misalnya, dalam buku yang baru saya terima dari Donald Emmerson, guru besar ilmu politik, Stanford University AS. Disunting Richard C. Martin dan Abbas Barzegar, buku Islamism: Contested Perspective on Political Islam (Stanford: Stanford University Press, 2010) menampilkan perdebatan yang hangat di antara para ahli non-Muslim, seperti Richard Martin, Don Anderson, dan Bruce Lawrence, maupun Muslim, semacam Hassan Hanafi, Imam Feisal Abdur Rauf, dan Syed Farid Alatas.

Menguatnya penggunaan istilah Islamisme dalam dasawarsa terakhir terkait erat dengan peristiwa 11 September 2001. Sejak saat itu, istilah ini menjadi salah satu kosakata dan terminologi di lingkungan elite politik, akademisi, dan media massa Amerika; dan dengan segera pula menyebar ke berbagai wilayah Barat lain. Islamisme di dalam banyak kalangan masyarakat non-Muslim Barat mengacu pada gerakan, tindak kekerasan, dan terorisme atas nama Islam dan kaum Muslim. Referensi seperti ini jelas menyesatkan dan membuat kian tercemarnya Islam dan juga mayoritas terbesar pengikutnya yang tidak ada kaitan dengan kekerasan dan terorisme, dan sebaliknya mereka adalah orang-orang beriman yang berusaha menjalani kehidupan mereka secara baik-baik dan damai.

Juga ada kalangan akademisi Amerika yang menolak pengertian Islamisme yang merupakan semacam padanan bagi istilah lain, seperti 'Islamo-fascism' atau 'fundamentalisme'. Contohnya Daniel Varisco, guru besar Universitas Hoffstra, yang memandang istilah tersebut tidak dapat diterima karena mengandung bias khusus kepada Islam. Menurut Varisco, kalau ada Islamisme, mengapa tidak ada Kristianisme. Karena agama terakhir ini dalam sejarahnya juga bukan tidak sering terlibat dalam berbagai bentuk kekerasan.

Imam Feisal Abdul Rauf, penggagas masjid di Lower Manhattan yang dianggap terlalu dekat dengan lokasi 'Ground Zero' 9/11, memandang istilah ini tidak menolong bagi terciptanya pemahaman lebih baik terhadap Islam. Sebaliknya, dapat membuat dan meningkatnya ketegangan di antara masyarakat Barat dan kaum Muslim.

Karena keberatan-keberatan itu sebagian akademisi lain memberikan beberapa kualifikasi, meski tidak selalu memadai. James Piscatori, ahli tentang politik Islam, secara hati-hati mengartikan Islamisme sebagai ideologi yang dipegang Muslimin yang memiliki komitmen pada aksi politik untuk mengimplementasikan apa yang mereka pandang sebagai agenda Islam. Don Emmerson menambahkan, Islamisme adalah komitmen dan isi dari agenda Islam tersebut.

Hemat saya, pengertian ini masih perlu penjelasan lebih lanjut karena umumnya Islamisme tetap dipahami secara pejoratif, yakni ideologi kekerasan yang dipegang dan diimplementasikan individu-individu dan kelompok Muslim dalam upaya mencapai agenda-agenda mereka, seperti pembentukan negara Islam dan penegakan syari'ah. Padahal, jelas ada orang-orang dan kelompok Muslimin yang juga memiliki komitmen pada ideologi Islamisme berusaha mencapai agenda Islam dengan cara-cara damai melalui proses-proses politik demokratis konstitusional.

Azyumardi Azra

Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta