SISTEM DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

Pendidikan merupakan indikator kemajuan suatu bangsa. Suatu bangsa yang memiliki system pendidikan yang baik tentunya akan mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni untuk membangun negeri. Ada negara besar yang terpuruk karena sistem pendidikannya buruk, namun adapula negara dengan sumber daya terbatas namun mempunyai system pendidikan yang baik mampu menjadi Negara yang maju baik dari segi ekonomi maupun teknologi.

Indonesia sebagai Negara berkembang dalam memasuki era globalisasi menghadapi beberapa isu penting tentang sistem pendidikan. Di tinjau dari kesiapan, pada aspek-aspek tertentu sudah siap, misalnya kekuatan sumber ekonomi, stabilitas keamanan walaupun akhir-akhir ini agak tercabik-cabik akibat adanya reformasi di segala bidang, dan kesiapan kekuatan sumber daya alam. Akan tetapi pada aspek lainnya tampaknya belum siap, misalnya mayoritas sumber daya manusia masih tertingal karena pendidikan yang belum berkualitas karena sistem pendidikannya belum dipersiapkan secara matang dan terencana untuk memasuki era globalisasi.

B.     Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, diantaranya:

1.      Bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia?

2.      Bagaimana sistem dan kebijakan pendidikan yang diterapkan di Indonesia?

C.     Tujuan Masalah

1.      Untuk mengetahui bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia

2.      Untuk mengetahui bagaimana sistem dan kebijakan pendidikan yang diterapkan di Indonesia

BAB I

PEMBAHASAN

A.     Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia

Menurut jejak historisnya, pesantren merupakan lembaga pendidikan islam tertua. Lepas dari pengaruh Hindu-Budha atau Arab, pesantren menjadi sarana akulturasi Islam dengan budaya lokal. Pesantren yang ada pun masih sangat konvensional dan disebut salaf. Pada masa pendudukan Belanda dan Jepang, pendidikan islam diasuh sendirioleh pihak-pihak tertentu tanpa campur tangan pemerintah. Setelah pesantren, barulah muncul madrasah sebagai pemersatu antara pendidikan islam dengan sekolah Belanda waktu itu. Institusi pesantren, sekolahh dan madrasah di Indonesia memiliki karakteristik masing-masing, yang membedakannya secara umum adalah porsi pendidikan islam yang diajarkan didalamnya serta afiliasinya dengan departemen terkait.

Karena pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan islam mandiri yang diselenggarakan oleh masyarakat, oleh sebab itu kurikulum yang dimuat didalamnya berbeda-beda satu sama lain. Lalu pendidikan islam di dalamnya lah yang menjadi dominan atau fokus pembelajaran. Pada masa Belanda, seseorang yang pergi dan pulang haji sangat diawasi ruang geraknya. Sebab dikhawatirkan sepulangnya ke Indonesia malah membawa ajaran Islam dari Timur Tengah yang akan membangkitkan semangat nasionalis untuk melawan Belanda. Namun, kini pesantren telah mengalami modernisasi dari segi kurikulum, manajemen, sistem pengajaran dan kegiatannya, bahkan beberapa diantaranya memadukan antara madrasah dengan pesantren.

Jika dilihat lebih dalam, eksistensi madrasah telah ada sejak awal abad ke-20 bersamaan dengan munculnya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Terdapat dua analisis menegapa madrasah muncul pada masa kolonial Belanda. Pertama, karena beberapa kali usulan Dewan Rakyat agar pelajaran agama islam dimasukkan kedalam pelajaran sekolah umum. Namun hal ini ditolak karena pemerintah Belanda menyatakan bahwa “pengajaran umum adalah netral”. Kedua, madrasah muncul sebagai wujud pembaruan pendidikan Islam dari segi internal.

Sedangkan pada masa penjajahan  Jepang, pendidikan agama yang dimasukkan di sekolah umum diizinkan namun guru agama yang mengajar tidak digaji oleh pemerintah.Seiring perkembangannya penyelenggaraan pengajaran agama mengalami perkembangan yang berubah-ubah.

Kelembagaan Awal Pendidikan Islam

1)      Tajug dan Langgar

Langgar adalah sebutan bagi tempat ibadah agama Islam di Jawa Tengah, sedangkan tajug adalah sebutan bagi tempat ibadah agama Islam di Jawa Barat. Sebelum ada pesantren, Langgar atau Tajug adalah tempat untuk menyebarkan ilmu atau mendidik bagi para wali. Ditempat itulah para wali bermusyawarah, mengadakan pertemuan, beribadah, dan mendidik rakyat.[1]

2)      Pesantren

Belum ditemukan tahun yang pasti kapan pesantren pertama kali didirikan. Banyak pendapat menyatakan bahwa pesantren muncul pada zaman Wali Songo, dan Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai orang yang pertama mendirikan pesantren.

Sistem pendidikan pesantern itu telah ada di Jawa sebelum datangnya Islam. Setelah Islam masuk maka sistem ini termasuk yang diislamisasikan.[2]

3)      Madrasah

Secara historis, eksistensi madrasah di Indonesia adalah sejak awal abad ke-20, atau paling cepat pada akhir abad ke-20, berbarengan dengan munculnya Ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU. Pada masa pendudukan Jepang, perkembangan Madrasah tidak mengalami hambatan, bahkan pendidikan agama di sekolah umum diizinkan walaupun guru agama yang mengajarjan pendidikan agama (islam) tidak digaji oleh pemerintah Jepang.

Setelah proklamasi kemerdekaan RI, madrasah berjalan sesuai dengan kemampuan para pengasuh dan masyarakat pendukungnya masing-masing. Disamping itu, ijazah dari masrasah swasta dan negeri dihargai dan diakui, serta tamatannya memiliki civil effect yang sama dengan madrasah negeri.[3]

4)      Surau-surau

Di Minangkabau yang menjadi pusat pendidikan pada awal permulaan Islam adalah surau. Menurut catatan sejarah Islam di Minang, surau didirikan pertama kali oleh Syekh Burhanuddin. Pendidikan yang diterapkan di Surau memiliki jenjang-jenjang tertentu, seperti:

1)      Pengajian Al-Quran

2)      Pengajian Kitab

Diadakan juga sistematika halaqah. Sistemnya hanya diperuntuk bagi guru-guru senior. Dengan kata lain yang menjadi muris adalah guru-guru di surau dan gurunya adalah Syekh (guru besar).[4]

B.     Sistem dan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia

India dan Malaysia merupakan contoh bagi hadirnya pengaruh sistem pendidikan colonial Inggris atas kelanjutan sistem pendidikan yang berlaku di dua Negara tersebut. Beberapa praktek pendidikan yang dilaksanakan oleh Inggris ternyata diteruskan, karena masih dianggap relevan oleh India dan Malaysa. Pengalaman yang sama bisa dipakai untuk menjelaskan akar sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Bedanya, meskipun pengaruh penjajahan Belanda di Indonesia telah berlangsung selama 3,5 abad, justru sistem pendidikan yang banyak diteruskan adalah masa pendudukan Jepang. Sebut saja tentang sistem perjenjangan pendidikan di Indonesia paska kemerdekaan. Begitu Indonesia merdeka, sistem perjenjangan ini diteruskan dengan menerapkan 6 tahun bagi sekolah dasar, 3 tahun bagi sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas dan 4-6 tahun di perguruan tinggi. Paska kemerdekaan, sistem pendidikan di Indonesia mengalami serangkaian transformasi dan sistem perekolahannya dapat dijelaskan berdasarkan kondisi saat ini, sebagai berikut:

Pendidikan Prasekolah

Pada usia anak 3-5 tahun menjadi peserta pendidikan yang diarahkan untuk persiapan dan adaptasi begi pendidikan berrikutnya di sekolah dasar. Metode dan materi pelajarannya berpola Learning By Doing dengan menmperbanyak pemainan untuk meningkatkan daya kreatifitas anak. Umumnya TK terdiri atas 2 tingkat yaitu TK kecil usia 4 tahun dan TK besar usia 5 tahun.

Mayoritas TK di Indonesia dikelola oleh swasta, jika ada yang negeri hanya dalam struktur kepegawaian lembaga tertentu. Akan tetapi hal ini tidak banyak jika dibandingkan dengan TK yang dikelola swasta. Kegiatan belajar di TK sederhana, disesuaikan dengan perkembangan psikologi anak. Hanya saja dalam praktik yang terjadi pada belakangan ini mulai terjadi pergeseran. Beberapa TK yang diasumsikan oleh masyarakat sebagai “maju” berupaya untuk memperkenalkan lebih jauh materi di atas dengan menambah materi baca-tulis Arab dan latin sedemikian rupa hingga ketika masuk ke sekolah dasar anak sudah memiliki bekal untuk bisa membaca dan menulis.

Pendidikan Dasar

Merupakan pendidikan 9 tahun yang terdiri atas program pendidikan 6 tahun diselenggarakan di sekolah daras dan program pendidikan 3 tahun  yang diselenggarakan di tingkat pertama atau satuan pendidika sederajat. Kurikulum pendidikan dasar merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD dan SMP.

Padanan dari SD adalah MI dan SMP adalah MTs. Bedanya SD dan SMP berada dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional (Diknas), sedangkan MI dan MTs berada dibawah naungan Departemen Agama (Depag). Di samping itu komposisi kurikulum agamanya lebih banyak di MI dam MTs dengan rasio 70% umum, 30% agama, sedangkan di SD dan SMP hanya memberikan pelajaran agama sebanyak dua jam pelajaran dalam satu minggu. Jam belajar di SD lebih panjang daripada di TK. Normalnya siswa masuk kelas pukul 07.00 dan pulang pukul 12.00. Meskipun demikian, sebagian SD, terutama yang bernaung di bawah ormas Islam seperti NU atau Muhammadiyah menambah jam belajarnya, baik untuk kegiatan ekstrakulikuler maupun pelajaran yang menjadi cirri khas ormas Islam tersebut sehingga siswa bisa pulang sekolah pada pukul 13.30.

Isi kurikulum pemdidikan dasar memuat mata pelajaran sebagai berikut:

a.       Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

b.      Pendidikan Agama

c.       Bahasa Indonesia

d.      Matematika

e.       Ilmu Pengetahuan Alam

f.       Ilmu Pengetahuan Sosial

g.       Kerajinan Tangan dan Kesenian

h.      Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

i.        Bahasa Inggris, dan

j.        Muatan Lokal

Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat dengannya. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan pengetahuan siswa dalam melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan social, budaya, dan alam sekitarnya.

Program pengajaran di lingkungan sekolah umum dan kejuruan lebih luas daripada di lingkungan pendidikan dasar. Program pengajaran umum mencakup nahan kajian dan pelajaran yang disusun dalam mata pelajaran sebagai berikut:

a.       Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

b.      Pendidikan Agama

c.       Bahasa dan Sastra Indonesia

d.      Sejarah Nasional dan Sejarah Umum

e.       Bahasa Inggris

f.       Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

g.       Matematika

h.      Ilmu Pengetahuan Alam

i.        Ilmu Pengetahuan Sosial

j.        Pendidikan Seni

Sejak kurikulum 1994, program pengajaran di jenjang pendidikan menengah ini diatur dalam program pengajaran khusus yang meliputi tiga jurusan, yakni program Bahasa,Program Ilmu Pengetahuan Alam, dan Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Kebijakan politik yang berimbas langsung pada pendidikan yang ditempuh oleh pemerintah berawal dari diberlakukannya Otonomi Daerah pada tahun 2001. Kebijakan ini berpengaruh pada dunia pendidikan, dan sekolah diberi wewenang pengelolaan yang lebih luas. Pemerintah juga berani menempuh kebijakan subsidi silang dari kenaikan harga BBM yang sebagiannya untuk pendidikan.

Pendidikan Tinggi

Setelah seorang pelajar menamatkan studi di SMA atau yang setaraf dengannya, bila ia bermaksud untuk melanjutkan pendidikannya bisa memilih perguruan tinggi manapun yang ada di Indonesia. Berbeda dengan sekolah menengah, perguruan tinggi menerapkan sistem kredit semester (SKS), dan karenanya dalam setahun terdapat dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Di perguruan tinggi seorang mahasiswa jika dapat menghabiskan jumlah kredit mata kuliyah yang ditargetkandan dapat menempuhnya dan dapat menempuhnya dalm waktu tertentu sesuai dengan rencana yang diprogramkan, mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan pendidikan tinggi strata 1 dalam waktu empat tahun. Ketika sudah diwisuda, maka bisa menajutkan ke Strata 2 atau Magister yang normalnya ditempuh selama dua tahun dan jenjang Strata 3 atau Doktoryang kuliyah efektifnya ditempuh selama dua tahun, sedangkan sisanya untuk penelitian. Apabila seluruh tahap pendidikan tinggi itu ditempuh, diberikan, diberikan gelar Doktor untuk bidang yang dipilihnya.[5]

BAB III

PENUTUP

Pendidikan Islam di Indonesia pada masa awalnya bersifat informal, yakni melalui interaksi inter-personal yang berlangsung dalam berbagai kesempatan seperti aktivitas perdagangan. Da’wah bil hal atau keteladanan. Selanjutnya, ketika agama ini kian berkembang, di tiap-tiap desa yang penduduknya telah menjadi muslim umumnya didirikan langgar atau masjid. Fasilitas tersebut bukan hanya sebagai tempat shalat saja, melainkan juga tempat untuk belajar membaca al-Qur’an dan ilmu-ilmu keagamaan yang bersifat elementer lainnya.

Indonesia mewarisi sistem pendidikan yang bersifat dualistis pada masa awal kemerdekaan, diantaranya:

1.      Sistem pendidikan dan pengajaran modern yang bercorak sekuler yang merupakan warisan pemerintah Belanda.

2.      Sistem pendidikan Islam, yang tumbuh dan berkembang di kalangan umat Islam, yakni sistem pendidikan yang berlangsung di Surau/Langgar, Masjid, Pesantren dan Madrasah yang bersifat konvensional dan hanya bercorak keagamaan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Assegaf, Abd Rachman, Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan Pendidikan Di Negara-Negara Islam Dan Barat. Yogyakarta: Gama Media. 2003.

Daulay, Haidar Putra, Dinamika Pendidikan Islam Di Asia Tenggara. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.

Maunah, Binti, Perbandingan Pendidikan Islam. Yogyakarta: Teras, 2011.

---

[1] Dr. Hj. Binti Maunah, Perbandingan Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 107-108.

[2] Prof. Dr. H. Haidar Putra Daulay, Dinamika Pendidikan Islam Di Asia Tenggara, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hal. 13-14.

[3] Abd. Rachman Assegaf, Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hal.287.

[4] Dr. Hj. Binti Maunah, Perbandingan Pendidikan Islam,… hal 106.

[5] Abd. Rachman Assegaf, Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hal.265-277.