Akibat Keterbukaan

Salah satu ciri masyarakat berdemokrasi adalah adanya keterbukaan. Di antara berbagai pihak dan bahkan institusi diharuskan membuka diri. Selain itu semua orang dianggap sama di hadapan hukum, sosial, dan juga politik. Hal-hal yang bersifat publik tidak boleh ditutupi-tutupi. Itulah keadaan masyarakat terbuka.

Dalam masyarakat terbuka seperti itu tidak boleh ada pihak-pihak yang merasa memiliki hak khusus atau istimewa. Semua diperlakukan secara sama. Kalu terdapat perbedaan, maka hanya menyangkut hal tertentu dan  harus didasarkan pada peraturan yang jelas. Itulah kehidupan bersama atas dasar keterbukaan.

Hak-hak dan kewajiban dalam masyarakat terbuka diatur secara jelas. Siapapun harus mengikuti aturan itu. Selain itu,  bagi siapa saja yang  melakukan kesalahan di ranah publik akan dikenai sanksi hukum. Di hadapan hukum, semua orang tidak ada yang diperlakukan secara khusus. Semua orang diperlakukan secara sama.

Bagi masyarakat pada umumnya, keterbukaan itu justru memberikan kepastian. Rasa keadilan akan memungkinkan untuk diperoleh. Hukum tidak hanya berlaku bagi orang-orang tertentu, tetapi juga akan berlaku bagi semuanya. Dalam masyarakat tertutup, beberapa pihak yang dekat dengan penguasa bisa mendapatkan keuntungan. Sebaliknya,  masyarakat terbuka, siapapun, -------tidak terkecuali penguasa sendiri, di hadapan hukum akan diperlakukan secara sama.

Keterbukaan seperti itu, bagi penguasa tidak mudah menjalankan kekuasaannya. Mereka tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang.  Masyarakat melalui media massa, LSM, dan juga wakil-wakilnya di parlemen akan memberikan pengawasan. Kesalahan sekecil apapun akan diangkat ke permukaan. Contoh kecil, pejabat pemerintah yang ditengarai mengajak serta keluarganya naik haji tidak lewat prosedur resmi, sekalipun misalnya,  atas biaya sendiri,  menjadi berita yang kurang enak.

Selain itu, keterbukaan juga memungkinkan terjadinya benturan antar pejabat dan bahkan juga antar institusi. Konflik terbuka antara lembaga eksekutif dan legislatif, antara DPR dan KPK, antara KPK dan Kepolisian, BUMN dan DPR, dan lain-lain terjadi secara terbuka. Rakyat akan menyaksikannya. Kejadian seperti itu, dalam kadar tertentu,  ada untungnya. Misalnya, seseorang pejabat tidak akan melakukan sesuatu atas kemauan dan keuntungannya sendiri. Sebaliknya,  dampak negatifnya, bahwa pemimpin telah memberikan contoh tentang sesuatu yang seharusnya dihindari.

Contoh kongkrit atas keterbukaan itu, menjadikan tidak sedikit oknum pejabat pemerintah, pada  level apapun, menjadi tersangka oleh karena melakukan kesalahan dan bahkan  dipenjarakan. Penjara bukan saja dihuni secara terbatas bagi orang-orang tertentu, melainkan bagi siapa saja yang telah melakukan kesalahan. Masyarakat terbuka seperti ini, dalam hal  tertentu memang  baik. Akan tetapi, sebagaimana banyak dirasakan pada akhir-akhir ini adanya krisis keteladanan, mungkin hal itu bisa jadi,   sebagai akibat suasana keterbukaan itu. Wallahu a’lam. 

Imam Suprayogo